tptgr adalah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka20. tptgr adalah

18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Di dalam struktur UU Nomor 1 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian TP-TGR, yang ada adalah pengertian kerugian negara/daerah yang diatur pada pasal 1 angka 22, “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Wanimbo menjelaskan, MP-TPTGR adalah salah satu wadah pemerintah untuk. Usaha tersebut memerlukan piranti – piranti lunak yang berupa petunjuk teknis sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat jumlah. erhadap bendahara, jika dalam pengurusannyaLayanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI. 26. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati; 25. 27. Saya minta kepada Majelis MP-TPTGR Tolikara agar kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang menguntungkan diri sendiri, baik itu kuasa pengguna anggara, bendahara maupun pihak diusut tuntas,” kata Bupati Usman G. Kedua, Sekda Sikka sebagai Ketua Majelis TPTGR, harus mampu membuktikan dari aspek substantif bahwa yang hanya bertanggungjawab adalah Neldis. Pelaku TPTGR adalah pihak yang melakukan kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional. 222 = 902. Sidang Majelis TPTGR Kedua Tahun 2021. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Tugas Majelis Pertimbangan adalah adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang milik daerah. 12. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 10. 20. Triputra Agro Persada (TAPG) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. 01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan ; KMK No. 1997 - TPTGR. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 3 tayangan. adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2%, level 50% dan level 61,8%. . JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperbaiki kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan masyarakat. 5. 01/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak, beserta. 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanMATARAM; Telah diselenggarakan Sidang Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Masa Sidng kedua Tahun 2021 tanggal 7 September 2021, bertempat di Ruang Rapat Raja Langko Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. kelembagaan yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang biasa disebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (MP TP TGR). Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan melalui cara-cara yang ditentukan dalam pedoman ini. 27 28 B. Adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. NOMOR SOP. TENTANG. Pasal 2 (1) Tanda Sah Tahun 2020 digunakan dalam kegiatan teraTENTANG. U. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai. Government & Nonprofit. TPTGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan terdapat ahli waris, keluarga terdekat, atau pengampu dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah. (MP TPTGR) Kota Pariaman Tahun 2021. Judul. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/ penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pertimbangan TPTGR dibantu oleh. 24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerahselanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. 27. com - Sebanyak 57 dari 77 orang Pengawai Negeri Sipil. 27. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tenda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Pemegang Barang adalah pejabat yang diberi tanggung jawab atas penggunaan suatu barang milik daerah. Tim TPTGR adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan atau putusan tentang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi. 23. dan Pemeliharaan BMN dan TPTGR Polri adalah pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara dan TPTGR yang berlaku di lingkungan Polri. teknologi tepat guna mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahandisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah. yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala BPKP. Usaha tersebut memerlukan piranti – piranti lunak yang berupa petunjuk teknis sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat jumlah. 2. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri, dan melalui penetapan oleh kantor pajak. jika setelah sidang TPTGR Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat/ Tenaga Lainnya tidak ada itikad dalam menindaklanjuti juga maka atasdan Pemeliharaan BMN dan TPTGR Polri adalah pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara dan TPTGR yang berlaku di lingkungan Polri. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Namun dalam praktiknya, proses pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum tidaklah mudah, sebab pelaku kerap. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan. 12. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan; 24. TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. Gambar dari Mitrade 7. Inilah jenis-jenis tunjangan yang bisa diterima, baik oleh guru PNS maupun non PNS. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang,selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. 2. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 29 30 Neraca mencerminkan persamaan akuntansi yang umum dikenal yaitu: 31 Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas memberikan definisi terkait kerugian negara/daerah dalam pengertian yang sama bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai. TPrGR Khusus adalah proses tuntutan TPrGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuandisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan dan Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang25. Buka menu navigasi. Kabupaten ini sebagai daerah pertama penginisiatif Sidang Majelis. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasdisingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah. Tipe Dokumen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota; 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau. disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah. Keuangan negara, adalah semua hak dan kewajiban yang didapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uangTim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat | 3 nasional, serta membatalkan perda yang menghambat dan / atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan hasil evaluasi4. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Banding adalah upaya Pegawai atau Pihak Ketiga mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan 30. 5. 21. Dalam apel pagi pegawai kali ini, Kadiv Keimigrasian, Andry Indrady mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai tentang tentantif jajaran Kemenkumham pada hari ini dimana ada kegiatan apel bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta. 1) Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan. Bupati Usman G. Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara,. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,. adalah unsur pembantu MP-TPTGR yang melaksanakan fungsi kesekretariatan. SetiapOrang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-Saya minta kepada Majelis MP-TPTGR Tolikara agar kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang menguntungkan diri sendiri, baik itu kuasa pengguna anggara, bendahara maupun pihak diusut tuntas,” kata Bupati Usman G. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. PEMBAHASAN A. T. 11. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. PENJELASAN ATAS POS­POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp10. 3. 543 orang. 508/KMK. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati. Oleh karena itu diadakannya penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) baik dalam keuangan ataupun barang daerah. 445. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut UPG Kementerian adalah unit yang dibentuk/ditunjuk Menghitung Jumlah Pengangguran Suatu Negara. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yangdisingkat TPTGR adalah suatu bagi bendahara atau Pegawai proses tuntutan melalui TP dan TGR bukan bendahara, Pejabat lainnYa bergerak malrpun tidak yang meruPakan satuan atau ditimbang termasuk seJenls; 16. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat penyelesaian kerugian negara/daerah kedepan. 12. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1 ) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya. 4 Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Badan. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. 1 bupati sijunjung provinsi sumatera barat peraturan daerah kabupaten sijunjung nomor 1 tahun 2016 tentang penyelesaian kerugian daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa35. close menu Bahasa. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah. mengumpulkan, menatausahakan,. 36. BAB II PENYERAHAN HASIL. 31. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban. Panggilan sudah dilayangkan untuk dilakukan sidang yang rencananya. 224 2. 28. 2020. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus. Ia juga akan tetap berkoordinasi dengan BPKAD sebagai instansi yang menjadi pusat TPTGR sebelumnya. 31. Tujuannya adalah verifikasi data dan informasi kerugian daerah yang akan diajukan dalam Sidang. Kondisi ini menunjukan bahwa LKPD Pemprov Banten belum akuntabel yang disebabkan pengendalian internal masih belum memadai, terutama adalah penyelesaian kerugian daerah. Di dalam struktur UU Nomor 1 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian TP-TGR, yang ada adalah pengertian kerugian. 20. 3. 000. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkaDisampaikan juga tugas utama TPTGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada bupati pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah dan semoga KSB kedepan terbebas dari segala bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, semakin transparan, akuntabel dan pada. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,Beberapa kasus yang sudah ditangani TPTGR Kota Jogja di antaranya adalah pengembalian uang dari Bendahara Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebesar Rp90 juta yang telah ditransfer ke mantan kepala Dinas BLH Irfan Susilo tanpa ada landasan hukumnya. 44. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Malang. 2001/ No. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan dan Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah. 45. (TPTGR) baik dalam keuangan ataupun barang daerah. Rugi selanjutnya disingkat MP-TPTGR adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu dalam penyelesaian kerugian Daerah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,disebut TPTGR adalah auatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendahara dan/at. Pengertian-pengertian dan peraturan berkaitan dengan TPTGR 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pelaku TPTGR bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 45. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah. 9. Penyelenggara Negara adalah menteri dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah; Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD; Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual; Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 33. PIUTANG JANGKA PENDEK 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang NegaraTuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. 9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Meski TPTGR sudah ada sejak beberapa tahun lalu, namun baru tahun ini. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbanganBuletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3 1 BAB II NERACA 2 3 A. English;. Diunggah oleh tyas. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 38 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2016 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Oktober 2016 Tanggal Pengundangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Terjemahan Peraturan. Peraturan Perundang-undangan. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu. Sembunyikan.